Profesor Sutan Nasomal Minta Presiden Tinjau Ulang Kenaikan Tunjangan Pejabat demi Keadilan Sosial
JAKARTA, tangrayanews.com
Pakar Hukum Pidana Internasional dan Ekonom Nasional, Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH, menyampaikan pandangannya terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan gaji serta tunjangan bagi pejabat negara, termasuk kepala daerah dan anggota DPRD. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa langkah tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak memicu kecemburuan sosial dan gejolak di tengah masyarakat.
“Kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara pada prinsipnya sah-sah saja, asalkan memiliki justifikasi yang kuat dan disertai mekanisme pengawasan yang ketat. Namun, kebijakan ini harus dibarengi dengan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang tertekan,” jelas Prof. Sutan dalam wawancara via telepon whatsapp dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta. Sabtu (13/9/2025).
Menurut Prof. Sutan, tujuan dari kebijakan tersebut kemungkinan besar adalah untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas pejabat negara, serta meminimalisir praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Bila ini ditujukan untuk memutus mata rantai korupsi, suap, dan pungutan liar di lingkaran birokrasi, tentu kita bisa memaklumi secara prinsip. Namun yang lebih penting, Presiden harus mengevaluasi pelaksanaannya secara objektif. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk kebaikan justru menimbulkan ketimpangan dan konflik sosial,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberi ruang dan kewenangan lebih besar untuk mengawasi realisasi kebijakan tersebut secara ketat dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, prof. Sutan menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ia menyebutkan bahwa angka pengangguran yang tinggi dan semakin meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK) menandakan perlunya perhatian serius dari negara terhadap rakyat kecil.
“Sangat ironis jika pejabat mendapatkan kenaikan tunjangan yang signifikan, sementara rakyat banyak justru kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, bahkan anak-anak banyak yang terancam putus sekolah,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, ia menilai bahwa alokasi anggaran negara seharusnya lebih memprioritaskan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan struktural.
Di sisi lain, Sutan juga mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam membuka keran investasi asing yang produktif. Ia menyarankan agar pemerintah memberikan insentif pajak selama 10 tahun kepada investor asing yang serius membangun sektor riil di Indonesia.
“Kita perlu menarik investor dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, yang mampu mengucurkan dana besar untuk pembangunan industri padat karya di Indonesia. Ini akan menjadi solusi konkret bagi pengangguran,” ujarnya.
Namun, ia juga menekankan pentingnya penyederhanaan prosedur administrasi dan perizinan bagi investor agar proses masuknya modal asing tidak tersendat di birokrasi.
Sebagai penutup, Sutan meminta Presiden RI, Jenderal (Purn) H. Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara.
“Presiden harus bersikap tegas. Bagi pejabat yang tidak serius bekerja dan gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, tunjangannya sebaiknya dicabut. Uang negara harus digunakan secara bijak dan berorientasi pada rakyat,” katanya.
Untuk itu Somal mengimbau para pejabat daerah serta anggota DPRD harus sadar bahwa kepercayaan publik tidak bisa dibeli dengan kenaikan tunjangan, melainkan dengan kinerja nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Jangan sampai reaksi kemarahan masyarakat berkembang menjadi aksi sosial yang sulit dikendalikan. Pemimpin harus menjadi teladan, bukan sumber kekecewaan publik,” pungkasnya.
Profi Singkat Narasumber:
Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH adalah pakar hukum pidana internasional dan ekonom nasional. Ia juga menjabat sebagai Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, serta pengasuh Pondok Pesantren Ass Saqwa Plus, Jakarta. Dikenal sebagai intelektual kritis yang konsisten membela kepentingan rakyat melalui pendekatan akademik dan diplomatik.
Rohim
