Polri Raih Kepercayaan Publik Tertinggi dalam Survei Nasional Rumah Politik Indonesia
JAKARTA, tangrayanews.com
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menorehkan pencapaian signifikan dalam peningkatan kepercayaan publik. Berdasarkan hasil survei nasional yang dirilis oleh Rumah Politik Indonesia, Polri dinyatakan sebagai lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan dan kinerja tertinggi, menandai keberhasilan dari berbagai upaya reformasi dan pendekatan Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang selama ini dijalankan.
Survei ini dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 26 Agustus 2025, mencakup seluruh 34 provinsi di Indonesia, dengan menggunakan metode acak bertingkat (stratified random sampling) dan melibatkan responden lintas demografi. Tujuannya adalah untuk memetakan persepsi publik terhadap kinerja tiga institusi penegak hukum utama: Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung.
Hasil Survei Capaian Polri di Berbagai Indikator Kinerja
* Kinerja Umum Lembaga Penegak Hukum Polri memperoleh skor 20,11 persen, unggul tipis di atas KPK (20,9%) dan Kejaksaan Agung (20,5%). Hal ini mencerminkan peningkatan persepsi publik terhadap peran Polri sebagai institusi yang bekerja secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
* Penanganan Kejahatan Siber dan Kriminalitas Baru Dalam kategori adaptasi terhadap bentuk-bentuk kejahatan kontemporer, Polri memperoleh skor tertinggi, yakni 22,32 persen, melampaui Kejaksaan Agung (22,29%) dan KPK (22,28%). Ini menunjukkan kapasitas institusi dalam mengelola tantangan hukum di era digital.
* Reformasi Peradilan
Polri meraih 20,6 persen dalam
aspek reformasi sistem
peradilan, membuktikan bahwa
upaya pembenahan struktural
dan kultural di internal Polri
telah mulai dirasakan
dampaknya oleh masyarakat,
meskipun masih dalam proses
yang berkelanjutan.
* Pemberantasan Korupsi
Dalam isu krusial
pemberantasan korupsi, Polri
memperoleh skor 21,20 persen,
hanya selisih tipis dari KPK
(21,23%) dan berada di atas
Kejaksaan Agung (21,17%).
Data ini memperlihatkan bahwa
Polri telah menjadi aktor
penting dalam gerakan
antikorupsi nasional.
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan bahwa capaian Polri dalam survei ini merupakan buah dari konsistensi dalam implementasi strategi Presisi. Menurutnya, kehadiran Polri dalam menangani persoalan masyarakat kini mulai dipandang relevan dan berintegritas.
“Kita melihat bahwa kepercayaan publik terhadap Polri sedang berada dalam momentum positif. Ini adalah hasil dari transformasi kelembagaan yang berbasis pada pelayanan publik yang cepat, transparan, dan humanis. Konsep Polisi Presisi harus terus diperkuat agar Polri semakin dekat dengan rakyat,” ungkap Fernando.
Kepala Divisi Humas Polri menyambut baik hasil survei ini sebagai pengakuan atas dedikasi seluruh jajaran kepolisian dalam menjawab ekspektasi publik. Namun, pihaknya juga menekankan bahwa kepercayaan masyarakat bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi awal untuk terus membangun kinerja institusional yang akuntabel dan berkelanjutan.
“Capaian ini adalah refleksi dari kerja keras yang dilakukan oleh seluruh personel Polri di berbagai tingkatan. Namun demikian, kami menyadari bahwa menjaga kepercayaan jauh lebih menantang daripada meraihnya. Oleh karena itu, kami akan terus memperkuat transparansi, profesionalisme, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Kadiv Humas Polri.
Polri meyakini bahwa kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan kerja nyata. Oleh karena itu, lembaga ini akan terus berkomitmen memperkuat reformasi internal, memperluas inovasi layanan publik berbasis teknologi, serta memastikan setiap tindakan institusional berdampak langsung bagi masyarakat.
Hasil survei ini bukan hanya menjadi pengakuan, tetapi juga pengingat bahwa tugas Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat harus senantiasa dilaksanakan dengan profesionalisme, integritas, dan empati.
Rhm
