Mendagri Tegaskan Sinergi Pusat–Daerah dalam Akselerasi Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah
SURABAYA, tangrayanews.com
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk berperan aktif dalam menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ajakan ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang berlangsung di Ballroom Shangri-La Hotel, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/10/2025).
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa program tersebut merupakan agenda strategis nasional yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah (MBR).
“Ini adalah program unggulan yang sangat pro-rakyat. Presiden ingin memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” terang Tito Karnavian dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen penuh menyelesaikan persoalan defisit perumahan nasional yang masih dialami sebagian besar masyarakat. Untuk itu, Presiden secara khusus menugaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memimpin pembangunan tiga juta rumah melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri bersama Menteri PKP dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini diharapkan menjadi insentif fiskal daerah yang mendorong percepatan pembangunan perumahan rakyat tanpa membebani masyarakat tidak mampu.
“Kebijakan ini tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga bernilai moral. Membantu masyarakat berpenghasilan rendah adalah langkah mulia sekaligus cerminan empati sosial seorang kepala daerah,” tegas Mendagri.
Ia juga menambahkan bahwa Kemendagri telah berkolaborasi dengan Kementerian PKP dalam membangun sistem perizinan yang lebih cepat dan transparan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) di tingkat kabupaten/kota. Melalui sistem ini, seluruh proses penerbitan perizinan bangunan dapat dipantau secara real-time, dan pemerintah daerah dengan kinerja terbaik akan memperoleh penghargaan nasional (award) atas kontribusinya dalam mempercepat realisasi program perumahan rakyat.
“Setiap minggu kami akan memantau perkembangan secara langsung, dan kami berikan penghargaan kepada daerah yang paling aktif mendukung penerbitan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Mendagri.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta sejumlah pejabat tinggi kementerian dan pemerintah daerah lainnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Mendagri optimistis bahwa Program Tiga Juta Rumah dapat menjadi katalisator dalam mempercepat pemerataan pembangunan nasional, memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, sekaligus merealisasikan cita-cita konstitusional untuk menjamin hak setiap warga negara atas tempat tinggal yang layak dan bermartabat.
Sumber: Puspen Kemendagri
Rhm
