Kemiskinan Ancam Ibu kota, Prof.DR.KH.Sutan Nasomal Desak Pemerintah Ciptakan 1 Milyar Lapangan Kerja

JAKARTA, tangrayanews.com
Situasi ekonomi nasional yang kian memprihatinkan menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satu tokoh nasional sekaligus pakar hukum internasional dan ekonomi, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SE, SH, MH, menyampaikan keprihatinannya atas memburuknya kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dalam pernyataan resminya, ia mendesak pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengonsolidasikan seluruh kekuatan kementerian dan lembaga dalam upaya menciptakan 1 miliar lapangan kerja guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem yang kini menjangkiti lapisan bawah masyarakat.

Dalam wawancara eksklusif bersama para pemimpin redaksi media nasional dan internasional di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Prof. menyatakan bahwa kondisi ekonomi rakyat telah mencapai titik nadir. Dirinya menegaskan bahwa negara harus segera menghadirkan solusi konkret, bukan hanya narasi optimisme di atas panggung politik.

“Saya mendesak Presiden untuk memerintahkan para pembantunya baik para menteri maupun penasihat ahli agar tidak sekadar duduk di ruang rapat, tetapi turun langsung ke lapangan dan menciptakan sistem terpadu untuk membuka akses kerja nyata bagi rakyat,” cibir Prof. Nasomal, Senin(29/9).

Bukti empirik atas krisis yang dimaksud tampak nyata dalam laporan tim media dari kawasan Cipinang dan Perumpung, Jakarta Timur, yang menemukan kondisi kesejahteraan masyarakat sangat memprihatinkan. Beberapa narasumber mencurahkan kisah hidup mereka yang mencerminkan betapa rapuhnya daya tahan ekonomi rumah tangga masyarakat urban saat ini.

Seorang pengemudi ojek daring (ojol) mengungkapkan bahwa pendapatannya turun drastis hingga rata-rata hanya Rp 35.000 per hari. Penurunan daya beli pelanggan, ditambah mahalnya harga kebutuhan pokok, telah menyebabkan pengusaha kecil gulung tikar, mulai dari warung makan hingga katering rumahan. Menurutnya, “pelanggan setia sudah berhenti berbelanja karena tidak sanggup lagi membeli bahan pokok.”ungkapnya

Putri, warga RT 06 RW 05 Cipinang Pulo Maja, mengeluhkan kisah tragisnya kepada tim media. Ia mengaku kerap tidak makan selama dua hari, dan hanya mengandalkan air putih sebagai pengganjal rasa lapar. Dengan tiga anak yang harus diberi makan, ia sering kali mengorbankan dirinya demi anak-anaknya. Bantuan pemerintah seperti BLT maupun sembako tidak pernah ia terima.

“Kadang tetangga yang kasihan kasih sisa makanan kemarin. Itu pun kalau ada. Saya enggak makan, yang penting anak-anak bisa makan,” tutur Putri dengan linangan air matanya

Ia juga menyebut bahwa dirinya menderita epilepsi sejak usia 14 tahun, sehingga tidak mampu bekerja. Suaminya hanya seorang pekerja toko makanan hewan dengan upah minim yang bahkan tidak mencukupi untuk kebutuhan kontrakan sebesar satu juta rupiah per bulan.

Menurut Hadi, warga RT 04 RW 12 di belakang Penjara Cipinang, pekerjaan kasar seperti pemulung dan pengemudi ojek online menjadi pilihan utama masyarakat miskin urban, namun penghasilannya tidak cukup untuk bertahan hidup secara layak. Para pemulung, menurutnya, hanya mendapat Rp 25.000 per hari, jumlah yang sangat tidak manusiawi jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup minimum di Jakarta.

“Kalau Jakarta saja makin miskin, bisa dibayangkan daerah lain seperti apa,” ucap Hadi dengan nada getir.

Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal menyerukan agar negara tidak lagi abai terhadap penderitaan rakyat, dan segera meluncurkan program-program ekonomi berbasis kerakyatan. Menurutnya, penciptaan 1 milyar lapangan kerja adalah keniscayaan, yang bisa diwujudkan melalui sinergi lintas sektor – termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas sipil.

“Kami di Partai Oposisi Merdeka mengusulkan agar Presiden RI membentuk Dewan Tanggap Darurat Ekonomi Rakyat yang beranggotakan para pakar, tokoh masyarakat, dan perwakilan rakyat miskin sendiri,” jelasnya.

Ia juga menyayangkan minimnya distribusi bantuan sosial secara tepat sasaran, dan menyerukan perlunya reformasi total dalam sistem penyaluran bansos agar tidak hanya menjadi alat politik, tetapi benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Dalam kapasitasnya sebagai Presiden Partai Oposisi Merdeka, Pendiri dan Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus Jakarta, serta Jenderal Komite Mantan Preman Indonesia, Prof. Nasomal mengingatkan bahwa tugas negara adalah menjamin hak hidup yang layak bagi setiap warganya. Ia menyitir konstitusi sebagai dasar moral dan hukum atas urgensi tindakan negara dalam situasi darurat sosial seperti saat ini.

“Pemerintah harus hadir, bukan sekadar memberi pidato. Saatnya bergerak, membangun ekonomi kerakyatan secara nyata, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” tegasnya.

Narasumber:

Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SE, SH, MH
Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional
Presiden Partai Oposisi Merdeka
Pendiri/Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Jakarta.
Call Centre: 0811-8419-260

 

Rhm