Evaluasi Kritis IMM dan GMNI Tangsel terhadap 100 Hari Kepemimpinan Benyamin-Pilar: Urgensi Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
Tangerang Selatan, tangrayanews.com
Dalam rangka evaluasi 100 hari kepemimpinan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan pada periode kedua pemerintahan mereka, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang Selatan menggelar forum konsolidasi yang bertujuan membangun sinergi dalam mengadvokasi isu-isu krusial di daerah tersebut. Diskusi ini menghasilkan sebuah resolusi berisi enam tuntutan utama yang menyoroti berbagai aspek tata kelola pemerintahan yang dinilai masih mengalami stagnasi, Sabtu 03/05/2025.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis seusai pertemuan, kedua organisasi mahasiswa tersebut menilai bahwa berbagai persoalan mendasar yang dihadapi Kota Tangerang Selatan belum mendapatkan solusi konkret, meskipun kepemimpinan saat ini dijabat oleh pasangan petahana. Hal ini dianggap sebagai indikasi lemahnya responsivitas pemerintahan dalam menghadapi tantangan birokrasi, penegakan hukum, dan tata kelola kota yang lebih baik.
Sebagai hasil kajian strategis dan analisis komprehensif, IMM dan GMNI merumuskan enam tuntutan kritis yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan: 1.Reformasi Birokrasi Menyeluruh
IMM dan GMNI mendesak adanya
reformasi birokrasi secara fundamental
untuk menciptakan pemerintahan yang
bersih, profesional, transparan, serta
akuntabel. Kinerja administrasi
pemerintahan harus ditingkatkan melalui sistem yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
2.Evaluasi Pengangkatan Staf Khusus
Kedua organisasi mahasiswa ini juga
menyoroti kebijakan pengangkatan Staf
Khusus Bidang Pengawasan dan Bantuan Hukum yang dinilai kontroversial. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap
proses pengangkatan tersebut,
mengingat rekam jejak individu yang
bersangkutan dianggap bermasalah dan
berpotensi merusak semangat integritas pemerintahan.
3.Penyelidikan Kasus Korupsi DLH
IMM dan GMNI mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan mega korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan. Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam mengungkap aktor- aktor yang terlibat dalam aliran dana tersebut guna menegakkan supremasi hukum dan memberantas praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
4.Audit Dinas-Dinas Bermasalah
Selain DLH, IMM dan GMNI mendorong
pemerintah untuk melakukan audit
terhadap dinas-dinas lain yang terindikasi memiliki permasalahan sistemik. Langkah ini dinilai penting guna memastikan efektivitas pengelolaan anggaran serta
meminimalisir penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan publik.
5.Konsistensi dalam Penegakan Peraturan Salah satu tuntutan utama dalam konsolidasi ini adalah mendesak
pemerintah untuk lebih tegas dan
konsisten dalam menerapkan Peraturan
Wali Kota (Perwal) yang telah ditetapkan. Regulasi yang sudah dirumuskan tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif tanpa implementasi nyata, melainkan harus diaktualisasikan dalam
kebijakan yang berdampak langsung
terhadap masyarakat.
6.Pembenahan Tata Kelola Kota
IMM dan GMNI menyoroti perlunya
percepatan perbaikan tata ruang dan tata kelola kota, terutama dalam mengatasi kemacetan, polusi udara, dan dampak negatif lainnya akibat lemahnya perencanaan wilayah. Penyelesaian masalah-masalah ini dinilai mendesak guna meningkatkan kualitas hidup warga Tangerang Selatan secara keseluruhan.
IMM dan GMNI menegaskan bahwa jika Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak segera mengambil langkah konkret dalam merespons tuntutan ini, mereka siap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk tekanan publik. Kedua organisasi ini menekankan bahwa perjuangan mereka berlandaskan pada komitmen terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat.
Dengan konsolidasi ini, IMM dan GMNI berharap dapat mendorong pemerintahan yang lebih proaktif, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.
Sumber: Sarwanto Latief (Acong)
Red
