mgid.com, 663616, DIRECT, d4c29acad76ce94f
mgid.com, 663616, DIRECT, d4c29acad76ce94f

Dirjen PTPP Kementerian ATR/BPN Soroti ICI 2025 sebagai Platform Strategis Dorong Infrastruktur Berkelanjutan


JAKARTA, tangrayanews.com
Dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur yang tidak hanya tangguh secara fisik tetapi juga ramah lingkungan menjadi prioritas utama bagi Indonesia. International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, yang diselenggarakan pada Rabu, 11 Juni 2025, menjadi ajang penting bagi berbagai pemangku kepentingan untuk berdiskusi mengenai strategi pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. 

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Embun Sari, menekankan bahwa keberlanjutan lingkungan harus menjadi elemen integral dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur nasional. Menurutnya, pembangunan yang baik tidak hanya berfokus pada ketahanan fisik tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak ekologisnya. 
 
Dalam pernyataannya seusai menghadiri pembukaan ICI 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Embun Sari menegaskan bahwa kemajuan suatu negara tidak dapat dicapai tanpa infrastruktur yang memadai. “Negara tidak mungkin maju tanpa infrastruktur yang bagus, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan lingkungan. Pembangunan harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan,” ungkapnya.Rabu (11/6/2025) 

Dirjen PTPP juga menyoroti keterlibatan berbagai menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), menunjukkan bahwa sektor infrastruktur memiliki peran sentral dalam kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial. 
 
Sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pertanahan, Kementerian ATR/BPN berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur melalui pengadaan tanah. Embun Sari menjelaskan bahwa tahap pengadaan lahan merupakan komponen fundamental yang mendukung kelancaran berbagai proyek nasional. 

“Semua pembangunan infrastruktur pasti berada di atas tanah. Jika lahan belum dimiliki negara atau pemerintah, maka Kementerian ATR/BPN yang bertugas dalam pengadaan tanahnya. Bahkan, ketika lahan telah tersedia, kami tetap berperan dalam penataan melalui konsolidasi tanah,” jelasnya. 

Dengan tata kelola pertanahan yang optimal, pemerintah dapat mengurangi risiko konflik lahan serta memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. 
 
International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 tidak hanya menjadi forum diskusi bagi pemangku kebijakan, tetapi juga sebagai ajang berbagi pengetahuan mengenai strategi pembangunan berorientasi lingkungan dari berbagai negara maju. Embun Sari berharap acara ini dapat menjadi wadah pertukaran gagasan yang produktif guna meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Indonesia. 

“Banyak peserta yang hadir adalah para ahli dari negara-negara maju yang telah berhasil mengembangkan infrastruktur berkelanjutan. Saya berharap sharing knowledge dalam konferensi ini dapat menjadi referensi bagi perbaikan strategi pembangunan kita ke depan,” tuturnya. 

Diketahui, konferensi ini dihadiri lebih dari 6.000 peserta dari berbagai sektor. Dengan semangat kolaboratif dan keterlibatan multi-stakeholder, ICI 2025 diharapkan mampu memperkuat arah pembangunan yang lebih hijau, inklusif, dan berbasis tata ruang yang terencana. 
 
International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 menjadi momentum strategis bagi Indonesia dalam menegaskan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan adanya diskusi lintas sektoral, pertukaran gagasan, dan kerja sama global, diharapkan prinsip keberlanjutan dapat semakin diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan nasional. 

Kementerian ATR/BPN, melalui perannya dalam pengadaan dan pengelolaan tanah, terus berupaya mendukung proyek infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memiliki dampak positif terhadap ekologi. Ke depan, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berdaya tahan dan berbasis lingkungan.

 

Rhm

Berita Terkait

Top
mgid.com, 663616, DIRECT, d4c29acad76ce94f