Lepas Kendali di Gundukan Aspal, Rombongan Moge Terpelanting di Flyover Sudirman Kota Tangerang
TANGERANG, tangrayanews.com. Kecelakaan tunggal yang melibatkan rombongan pengendara motor besar (moge) Harley Davidson pada Minggu siang (17/08/2025) di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang,Kota Tangerang mengundang sorotan tajam terhadap kualitas infrastruktur jalan di kawasan urban. Kejadian tersebut bukan semata insiden lalu lintas, tetapi mencerminkan lemahnya pengawasan dan manajemen teknis dalam pengelolaan fasilitas publik yang menyangkut keselamatan warga.
Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 12.40 WIB itu bermula ketika rombongan moge melaju dari arah Pasar Induk Tanah Tinggi menuju Cikokol. Saat menuruni flyover, salah satu pengendara kehilangan kendali akibat menghantam gundukan aspal yang menonjol di badan jalan. Motor yang dikendarai terpelanting, menyebabkan pengendara jatuh ke badan jalan.
“Dari belakang saya melihat jelas motor teman saya terangkat lalu terguling setelah menghantam gundukan yang cukup tinggi. Ini bukan sekadar kecelakaan, tapi akibat dari kelalaian struktural,” ungkap Widi Alvianto,rekan korban, dalam wawancaranya.
Kondisi jalan yang tidak laik fungsi, khususnya gundukan aspal yang tidak diratakan secara proporsional, menjadi indikator kegagalan sistemik dalam penyelenggaraan layanan publik di sektor infrastruktur. Hal ini menandakan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pekerjaan lapangan yang seharusnya menjadi tanggung jawab teknis Dinas PUPR baik di tingkat kota maupun provinsi.
Menurut informasi dari lapangan, gundukan tersebut merupakan hasil tambalan yang belum diratakan dengan standar elevasi permukaan. Alih-alih memperbaiki jalan berlubang, pengerjaan tersebut justru menimbulkan bahaya laten yang tidak kasat mata bagi pengendara yang melintas.
“Lubang dan gundukan tersebut sudah saya laporkan ke tim swakelola. Kami pantau setiap hari,” klaim Yanto, perwakilan dari Dinas PUPR Provinsi Banten melalui pesan singkat WhatsApp.Minggu 17/08/2025.
Namun, pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan kritis: jika pengawasan dilakukan harian, mengapa masih terdapat elemen jalan yang secara fungsional membahayakan pengguna? Apakah sistem audit pekerjaan infrastruktur hanya bersifat administratif tanpa inspeksi lapangan yang komprehensif?
Insiden ini menunjukkan adanya mismatch antara kebijakan teknis dan implementasi operasional di lapangan. Pemerintah Kota Tangerang bersama Pemerintah Provinsi Banten didesak untuk mengedepankan prinsip public accountability serta transparency dalam pelaksanaan proyek perbaikan jalan yang dibiayai oleh anggaran negara.
Widi, mewakili suara komunitas pengguna jalan, mengajukan kritik terbuka atas lambannya tindakan pemerintah terhadap kerusakan jalan yang secara kasat mata sangat potensial menimbulkan kecelakaan.
“Saya harap ini menjadi teguran keras bagi Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang. Jangan tunggu jatuh korban jiwa dulu baru diperbaiki. Keselamatan publik harus menjadi prioritas mutlak,” tegasnya.
Akibat Dari Kejadian tersebut Kedua korban mengalami pendarahan dimulut hingga tak sadarkan diri, ujung Jari kelingking korban lainnya nyaris putus.Kini kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit terdekat untuk perawatan intensif serta mendapatkan fasilitas layanan kesehatan rujukan di kawasan kota Tangerang guna observasi lanjutan dan intervensi medis secara menyeluruh
Berbagai kalangan masyarakat sipil, termasuk komunitas otomotif dan aktivis keselamatan jalan, menyatakan keprihatinan atas kondisi jalan perkotaan yang buruk namun tetap difungsikan tanpa intervensi teknis memadai. Lebih dari sekadar memperbaiki fisik jalan, dibutuhkan pendekatan sistemik berbasis data untuk memetakan titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas.
Kegagalan dalam merespons masalah infrastruktur jalan bukan hanya mencerminkan kelalaian teknis, melainkan juga merupakan pengabaian terhadap hak dasar warga negara atas keselamatan dan kenyamanan di ruang publik.
Kecelakaan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk melakukan introspeksi total terhadap manajemen infrastruktur. Jalan rusak bukan takdir yang harus diterima warga, melainkan akibat dari proses tata kelola yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan jauh dari partisipasi publik. Jika pola ini terus berlanjut tanpa koreksi, maka keselamatan publik akan terus menjadi korban dari sistem yang dibiarkan cacat secara struktural.
Red
