Agus Flores: Keturunan Tionghoa Termasuk Pribumi Nusantara Sebelum Era Kolonial
Agus Flores: Keturunan Tionghoa Termasuk Pribumi Nusantara Sebelum Era Kolonial
Pontianak — Dalam sebuah diskusi budaya bertajuk “Budayawan di Gerbang Abad XX” yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 26 Juli 2025, budayawan dan pemerhati sejarah Nusantara, Agus Flores, menyampaikan pandangan historis yang memantik perbincangan publik. Ia menyatakan bahwa masyarakat keturunan Tionghoa, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, telah menjadi bagian integral dari struktur sosial dan budaya Nusantara jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia.
Dalam paparannya, Agus mengungkapkan eksistensi entitas politik dan sosial yang disebut sebagai Negeri Raflag, yang menurut catatan lisan dan penelusuran sejarah, pernah eksis di wilayah Kalimantan Barat. Negeri tersebut diyakini dihuni oleh komunitas keturunan Tionghoa yang telah membaur dengan masyarakat lokal dan membentuk tatanan sosial yang inklusif sebelum kedatangan kolonialisme Eropa, khususnya Belanda melalui Verenigde Oostindische Compagnie (VOC).
“Sebelum Indonesia terbentuk sebagai negara bangsa, di Kalimantan Barat telah ada struktur sosial yang mapan, salah satunya melalui keberadaan Negeri Raflag yang dihuni oleh masyarakat Tionghoa yang telah berakulturasi secara mendalam dengan komunitas lokal. Negeri ini perlahan terhapus dari narasi arus utama sejarah akibat penetrasi kolonial VOC yang mereduksi banyak jejak lokal,” ungkap Agus Flores.
Menurutnya, banyak masyarakat Tionghoa di Pontianak saat ini merupakan keturunan dari komunitas tua yang telah hidup turun-temurun di tanah Kalimantan sebagai bagian dari warisan peradaban lokal. Pandangan ini, menurut Agus, menantang dikotomi “pribumi vs non-pribumi” yang kerap digunakan secara politis dan diskriminatif, tanpa pemahaman mendalam terhadap kompleksitas sejarah migrasi dan interaksi antarbangsa di wilayah maritim Nusantara.
Agus Flores juga menekankan bahwa peninjauan ulang terhadap narasi sejarah nasional merupakan langkah penting dalam rangka membangun rekonsiliasi budaya dan nasionalisme yang inklusif. Ia mengajak publik untuk memahami sejarah bangsa dalam kerangka multietnis dan multikultural yang menjadi ciri khas Nusantara sejak berabad-abad silam.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan mengakui seluruh jejak peradaban yang telah menyumbang bagi pembentukan jati diri kolektif. Tidak ada satu kelompok pun yang boleh dihapus dari sejarah hanya karena dominasi narasi tertentu. Inklusivitas sejarah adalah bagian dari rekonsiliasi nasional,” jelasnya.
Selanjutnya, Agus menyebut bahwa pandangan ini sejalan dengan semangat kebangsaan yang beberapa kali disuarakan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden Prabowo menunjukkan konsistensi dalam membangun narasi persatuan yang tidak eksklusif, serta mengakui kontribusi seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas keturunan Tionghoa, dalam sejarah perjuangan dan pembangunan bangsa.
“Presiden Prabowo pernah menyampaikan bahwa Indonesia bukan milik satu golongan, tapi milik seluruh anak bangsa, tanpa kecuali. Pernyataan tersebut perlu dimaknai sebagai manifestasi dari nasionalisme sejati yang terbuka dan menghargai pluralitas sejarah,” kata Agus.
Menutup pernyataannya, Agus Flores mengajak kalangan akademisi, sejarawan, dan pembuat kebijakan untuk melakukan kajian lebih lanjut dan mendalam terhadap sejarah komunitas-komunitas Tionghoa di berbagai wilayah Nusantara. Ia menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner—antara antropologi, arkeologi, sejarah sosial, dan budaya—dalam membangun narasi sejarah yang utuh dan berimbang.
“Penghargaan terhadap sejarah bukan hanya soal menghormati masa lalu, tapi juga membentuk masa depan bangsa yang lebih adil, terbuka, dan berkeadaban,” pungkasnya.
Rohim
