Optimalisasi Peran Polri Dukung Swasembada Pangan: Perspektif Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
JAKARTA, tangrayanews.com
Dalam rangka mewujudkan program swasembada pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, peran institusi Polri dinilai memiliki signifikansi strategis dalam mendukung stabilitas ketahanan pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa kontribusi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam akselerasi program pertanian, khususnya produksi jagung, telah memberikan dampak positif terhadap percepatan realisasi swasembada.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembukaan Muktamar Persatuan Ummat Islam (PUI) ke-15 yang berlangsung di Convention Hall Smesco, Jakarta Selatan, pada Selasa (13/5/2025). Dalam kesempatan itu, Zulhas menekankan bahwa dukungan Polri dalam pengawasan dan fasilitasi program penanaman jagung menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan percepatan produksi pangan di Indonesia.
“Program swasembada pangan membutuhkan sinergi berbagai pihak. Salah satu dukungan signifikan diberikan oleh Kapolri melalui keterlibatan aktif dalam program penanaman jagung di berbagai daerah. Kehadiran Polri memungkinkan sistem ketahanan pangan beroperasi dengan lebih efisien dan responsif,” ujar Zulhas dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa kebijakan harga gabah yang sebelumnya stagnan telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Saat dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan, harga gabah sempat tertahan di angka Rp 4.450 per kilogram karena regulasi yang membatasi fleksibilitas pembelian oleh Bulog. Menurutnya, kebijakan tersebut telah direvisi demi meningkatkan kesejahteraan petani, yang kini dapat menjual gabah dengan harga yang lebih layak.
“Kami menyadari bahwa harga gabah yang terlalu rendah merugikan petani dan lebih menguntungkan tengkulak. Oleh karena itu, kebijakan harga diperbaiki sehingga Bulog kini bisa membeli gabah dengan harga lebih kompetitif, mencapai Rp 6.500 per kilogram,” jelasnya.
Meski demikian, tantangan tetap muncul dalam distribusi serta pengawasan harga di tingkat pasar. Zulhas menegaskan bahwa koordinasi dengan Kapolri menjadi salah satu langkah kunci dalam mengatasi praktik dagang yang tidak adil terhadap petani.
“Kapolri memiliki peran sentral dalam memastikan distribusi hasil pertanian berlangsung sesuai mekanisme yang berpihak pada petani. Dalam berbagai rapat strategis, kehadiran beliau menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan harga dan mengawal kebijakan pangan nasional,” imbuhnya.
Di samping sektor pangan, Zulhas juga menyoroti keterlibatan aktif Kapolri dalam berbagai kegiatan sosial dan organisasi masyarakat. Menurutnya, Polri tidak hanya berperan sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga memiliki kontribusi luas dalam penguatan komunitas sosial, termasuk organisasi mahasiswa dan pemuda.
“Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan dedikasi tinggi dalam membangun hubungan dengan berbagai elemen masyarakat. Beliau secara konsisten hadir dalam kegiatan ormas Islam, mahasiswa, dan pemuda. Ini mencerminkan komitmen beliau dalam membangun stabilitas sosial serta mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor,” tutupnya.
Kehadiran institusi Polri dalam inisiatif swasembada pangan serta penguatan ekonomi petani menjadi cerminan sinergi antar-lembaga yang diperlukan untuk menciptakan sistem pangan berkelanjutan. Dukungan yang diberikan dalam aspek pengawasan, pengendalian harga, serta fasilitasi produksi menegaskan bahwa upaya pencapaian ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada sektor pertanian, tetapi juga pada peran aktif aparatur negara dalam menjamin keberlanjutan ekosistem pangan yang inklusif dan stabil.
Rhm
